Hari Bhayangkara dan Alam Pohuwato yang Terluka
Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli bukan semata seremoni tahunan institusi Polri. Di Pohuwato—wilayah yang kaya akan sumber daya alam di ujung barat Provinsi Gorontalo—hari ini justru harus menjadi momen refleksi paling jujur dan mendalam, terutama di tengah luka alam yang kian menganga.
Hari Bhayangkara bukan tentang parade kendaraan dinas atau barisan pasukan berseragam lengkap. Ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk mengukur ulang komitmen Bhayangkara dalam menjaga amanat rakyat, dan lebih luas lagi—bumi yang menjadi pijakan bersama.
Pohuwato: Kaya Alam, Terluka Parah
Pohuwato kini menghadapi krisis ekologi. Aktivitas tambang emas ilegal semakin merambah kawasan hutan, sungai-sungai yang dulunya sumber kehidupan warga mulai tercemar, dan hutan-hutan yang menjadi penyangga kehidupan mulai gundul. Bahkan tanah-tanah adat, yang selama ini sakral dan dilindungi, kini menjadi objek eksploitasi tanpa kendali.
Lebih menyakitkan lagi, kerusakan ini bukan semata karena kelalaian. Ada indikasi pembiaran. Bahkan, dalam bisik-bisik warga, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi praktik-praktik perusakan lingkungan.
Jika benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah Bhayangkara: melindungi rakyat dan menegakkan keadilan.
Polres Pohuwato, Mau Diam atau Bertindak?
Kini saatnya publik bertanya jujur: di mana posisi Polres Pohuwato dalam menghadapi krisis lingkungan ini? Apakah tetap memilih diam dalam seragam, atau mulai berani bertindak bahkan jika pelakunya berasal dari internal sendiri?
Bhayangkara sejati bukan hanya mereka yang berdiri tegap di panggung upacara, melainkan mereka yang berani menatap luka bumi, mendengar jeritan warga, dan menindak pelaku perusakan lingkungan tanpa pandang bulu.
Sudah waktunya institusi ini membangun kepercayaan baru—dengan tindakan nyata. Tidak cukup dengan penindakan. Polri juga harus membangun upaya preventif: edukasi publik, membentuk unit khusus kejahatan lingkungan, hingga bersinergi dengan tokoh adat dan aktivis lokal.
Tokoh Agama: Ketika Dakwah Melupakan Bumi
Di tengah kerusakan ini, suara tokoh agama—yang seharusnya menjadi penuntun moral—masih terdengar sayup. Dalam khutbah, ceramah, maupun kegiatan sosial-keagamaan, isu lingkungan hampir tak tersentuh. Narasi dakwah masih berkutat pada akhlak pribadi dan dosa-dosa individual, sementara hutan ditebang, sungai diracuni, dan tambang ilegal merajalela di depan mata.
Padahal, dalam Islam misalnya, menjaga alam adalah amanah langsung dari Tuhan. Merusak bumi adalah pengkhianatan terhadap fungsi manusia sebagai khalifah.
Tokoh agama harus berani keluar dari zona nyaman ceramah standar. Mereka perlu membangun dakwah kontekstual, yang mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial-ekologis Pohuwato.
Ini bukan sekadar pilihan. Ini adalah panggilan zaman.
Mereka harus:
- Menyerukan bahwa merusak lingkungan adalah dosa ekologis.
- Berkoalisi dengan aktivis, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melestarikan alam.
- Menjadi corong moral untuk mengingatkan siapa pun—termasuk pejabat dan aparat—yang ikut andil dalam membiarkan kerusakan terus terjadi.
Keadilan Ekologis adalah Ujian Sejati
Seorang warga pernah berkata, “Hari Bhayangkara adalah hari pengingat. Jika polisi masih membiarkan lingkungan dirusak, maka jangan salahkan rakyat jika kepercayaan mereka ikut hilang.”
Peringatan Hari Bhayangkara seharusnya bukan milik polisi semata. Ini milik seluruh rakyat. Maka, rakyat berhak berharap: bahwa Bhayangkara sejati adalah mereka yang menjaga alam, melindungi rakyat kecil, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Karena menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Dan menindak perusak lingkungan—sekecil apa pun perannya—adalah bentuk tertinggi pengabdian seorang aparat pada tanah airnya.
Oleh : Kevin Sahrullah – (Pegiat Literasi dan Sosial Media)
