Pemkot Gorontalo Meradang, Minta Bank SulutGo Kosongkan Lahan Kantor

BAKUKABAR.id – Pemerintah Kota Gorontalo telah secara resmi melayangkan surat penarikan aset berupa lahan yang sejak tahun 1983 digunakan oleh Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) sebagai kantor cabang. Langkah ini merupakan bagian dari penertiban aset milik daerah dan tindak lanjut kebijakan strategis Wali Kota terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Tabungan Negara (BTN).

Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud, menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan pemberitahuan resmi kepada pihak bank agar segera melakukan proses pengosongan secara tertib dan damai.

“Ini adalah lahan milik Pemerintah Kota yang telah digunakan selama lebih dari empat dekade tanpa dasar hukum kerja sama yang diperbarui. Jika tidak diindahkan, kami siap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hadi.

DPRD Kota Gorontalo Setujui Ranperda Insentif dan Kemudahan bagi Masyarakat dan Investor

12/08/2025

Kebijakan pemindahan RKUD dari Bank SulutGo ke Bank BTN diambil setelah evaluasi menyeluruh atas dukungan lembaga perbankan terhadap program strategis daerah, terutama dalam hal pengelolaan persampahan. Dari sejumlah bank mitra yang diajak kerja sama dalam pengadaan 9 unit armada pengangkut sampah, hanya Bank BTN yang menyanggupi.

“Masalah persampahan merupakan isu mendesak dan menjadi prioritas kami. Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam forum retret kepala daerah di Magelang juga menekankan pentingnya penanganan sampah sebagai isu nasional,” tambah Hadi.

Kondisi anggaran Pemkot yang terbatas membuat kolaborasi dengan mitra perbankan menjadi pilihan strategis yang mendesak demi menjaga kelangsungan layanan publik di bidang kebersihan.

Komisi IX DPR RI Soroti Keterlambatan Klaim BPJS di RSUD Aloei Saboe

11/08/2025

Pemkot Gorontalo memahami bahwa pihak Bank SulutGo telah melaporkan kebijakan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kota menyambut baik bentuk pengawasan tersebut, dan menegaskan bahwa seluruh kebijakan dilakukan berdasarkan prinsip hukum dan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot akan hadir dalam pertemuan resmi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 Agustus 2025 untuk memberikan penjelasan menyeluruh. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dijadwalkan hadir langsung untuk menyampaikan klarifikasi teknis dan yuridis, serta menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan rakyat dan bukan atas dasar politik ataupun konflik kelembagaan.