Abdul Manaf Dunggio Masuk Tiga Besar Calon Sekda Kabgor, PWNU Gorontalo Angkat Bicara
Bakukabar.id, Gorontalo– Polemik penetapan salah satu calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan di Gorontalo.
Pasalnya, calon sekda tersebut diduga kuat terafiliasi organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Abd. Manaf Dunggio salah satu calon Sekda Kabgor dinilai kuat terafiliasi dengan organisasi HTI. Panitia seleksi telah menetapkan 3 calon Sekda Kabgor dan Abdul Manaf Dunggio salah satu calon kuat.
Kepada bakukabar.id, Ahad (11/5/2025), Ketua Tanfidziyah PWNU Gorontalo Ibrahim T. Sore menyampaikan, bahwa komitmen Nahdlatul Ulama (NU) kepada pemerintah dalam menangani organisasi terlarang terus didukung.
“Termasuk mendukung tidak adanya calon-calon pejabat yang kesetiaannya terhadap Pancasila pernah ternoda,” ujarnya.
Bagi Ibrahim, NU barangkali satu-satunya organisasi yang selama ini getol menyuarkan agar birokrasi dan Badan Usama Milik Negara (BUMN) bebas dari kelompok yang senantiasi merongrong kedaulatan Negara Kesatu Republik Indonesia (NKRI).
“Ini fakta yang tengah terjadi. Saya menyarankan agar proses seleksi calon dalam birokrasi ini perlu meminta masukan dari organisasi keagamaan. Apakah afiliasi calon yang diusulkan bebas dari organisasi terlarang atau tidak”, tegasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Katib PWNU Gorontalo KH. Abdullah Aniq Nawawi, Lc, MA, menegaskan bahwa komitmen ideologis terhadap Pancasilan dan UU Dasar 1945 adalah syarat mutlkan dan tak dapat ditawar dalam pengisian jabatab public, terlebih pada level tertinggi dalam struktur birokrasi.
“Menurut saya, jabatan sekretaris daerah bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan posisi strategis yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan daerah, pembinaan aparatur sipil negara, serta konsolidasi sistem pemerintahan yang berpihak pada nilai-nilai kebangsaan,” Jelas Pengurus LBM PBNU ini.
Gus Aniq berharap Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi serta memberi perhatian pada aspek ideologi dan wawasan kebangsaan dalam standar seleksi jabatan.
