Aliansi Masyarakat Gorontalo Serukan Aksi Tolak Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
BAKUKABAR.id – Aliansi Masyarakat Gorontalo merencanakan aksi besar-besaran pada Senin, 28 Juli 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar di Provinsi Gorontalo. Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan tambang dan infrastruktur di daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Gorontalo.
Dalam seruan aksinya, aliansi menuntut agar Menteri Bahlil berpihak pada penambang rakyat dengan mempercepat proses pengurusan Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Gorontalo.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi seluruh izin perusahaan pertambangan, termasuk PT Gorontalo Mineral dan PT Pani Gold Project (PGP) di Kabupaten Pohuwato, yang dianggap merugikan masyarakat sekitar.
Selain itu, aliansi juga menyoroti proyek infrastruktur besar di Kabupaten Bone Bolango yang berjalan tanpa kejelasan kontribusi dan status hukum. Mereka menuntut evaluasi terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan status Lokasi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang dikelola oleh perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Evaluasi juga diminta terhadap progres Waduk Bulango Ulu yang dinilai sangat terlambat.
“Pemerintah harus segera menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton dalam pembangunan, sementara dampaknya sangat dirasakan,” ujar Moh. Fajri Langgene, Jenderal Lapangan aksi ini.
Lebih lanjut, Eks Ketua Umum Ikatan Lembaga Mahasiswa MIPA Se-Indonesia ini mengatakan, bahwa aksi ini akan dimulai pada pukul 09.00 WITA, dengan titik kumpul di Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Bone Bolango.
“Massa kemudian akan bergerak menuju beberapa titik aksi, yakni Kantor Gubernur Gorontalo, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) II, Kantor Bupati Bone Bolango, dan Kantor DPRD Bone Bolango”, tutupnya.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk aspirasi rakyat terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Gorontalo, serta ketidaktransparanan proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
