DPR Desak Kementan Perketat Pengawasan Penyaluran Alat Pertanian
Bakukabar.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan alat pertanian. Menurutnya, pemberian bantuan tidak cukup hanya disalurkan, tetapi juga harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang membutuhkan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungannya terhadap sektor pertanian. Namun, kami meminta agar penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan pengawasan yang lebih ketat agar penggunaannya benar-benar membantu petani,” ujar Usman.
Menteri Amran dalam rapat tersebut langsung menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementan untuk memantau penyaluran bantuan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Namun, Usman mengaku masih menerima laporan mengenai penyaluran alat yang tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya disalurkan ke kelompok tani yang tidak membutuhkan atau bahkan disalahgunakan.
“Penyaluran yang tidak tepat sasaran sangat memprihatinkan. Alat pertanian harus menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas, bukan menjadi beban baru bagi petani,” tegas politisi Fraksi PKB itu.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dari 100.000 unit alat pertanian yang disalurkan pada 2024, sekitar 20 persen di antaranya tidak dimanfaatkan secara optimal. Penyebabnya antara lain ketidaksesuaian jenis alat dengan kebutuhan lokal serta minimnya pelatihan penggunaan.
Usman mendorong Kementan untuk menggandeng lembaga terkait dalam pendataan dan pendistribusian alat secara akurat. Ia mengusulkan penggunaan teknologi berbasis data geografis untuk memetakan kebutuhan alat di seluruh Indonesia.
“Dengan pemetaan yang akurat, bantuan bisa diberikan sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyelewengkan bantuan.
“Jangan ragu memberikan sanksi kepada oknum yang menyalahgunakan bantuan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana negara digunakan untuk kesejahteraan petani,” tandasnya.
Usman menutup dengan menekankan bahwa dukungan terhadap sektor pertanian harus disertai pengawasan yang kuat demi mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
