DTSEN Jadi Acuan Program Penurunan Kemiskinan
GORONTALO, BAKUKABAR.id – Dinas Sosial dan Bapppeda Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kementerian Sosial melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) selama 2 hari, Selasa-Rabu (5-6/8/2025).
Kegiatan yang digelar di aula Bapppeda ini menghadirkan peserta pejabat dan staf teknis pengelola SIKS-NG di dinas sosial kabupaten/kota.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone saat memberikan sambutan pada pembukaan mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola SIKS-NG sangat penting dalam menyamakan persepsi pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIKS-NG.
“Sengaja kegiatan ini diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber tim dari Pusdatin dan BPS Provinsi Gorontalo untuk memberikan penguatan dan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan DTSEN,” kata Sagita Wartabone, Selasa (5/8/2025).
Sagita mengungkapkan data DTSEN saat ini menimbulkan banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat yang perlu tindakan cepat dan tepat.
Berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi, guna memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.
Sagita menguraikan persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo saat ini berada pada posisi 13,24 persen atau sebanyak 162.740 orang. Jumlah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk program dan perlindungan sosial.
“Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya penanganannya masih berjalan parsial dan sumber data yang digunakan belum memiliki kekuatan hukum yang jelas,” ujar Sagita.
Untuk itu ketersediaan data dinilai sangat dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, meyakinkan para pengambil kebijakan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta identifikasi kebutuhan strategi.
Ketersediaan data yang lengkap dan memadai dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi program kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal di daerah.
Untuk itu pemutakhiran data secara berkala sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan sasaran intervensi, sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
Sagita berharap agar DTSEN yang sumbernya berasal dari daerah berupa data by name by address, agar diumpan balik juga ke daerah. Ini dimaksudkan, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengintervensi program tidak salah sasaran, sehingga dapat bermuara pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalu berbagai intervensi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selalu menekankan pentinganya berkolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini.
