Gubernur Minta Percepatan Pembangunan Jembatan Harapan

Meykowati Isa Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo saat mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur meninjau jembatan harapan di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. (foto Yudi)

GORONTALO, BAKUKABAR.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wagub Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie sangat memperhatikan infrastruktur sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat. Perhatian mereka patut diapresiasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo Meykowati Isa usai mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur meninjau jembatan harapan di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

“Sesuai arahan dari Pak Gubernur tadi, kami diminta untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani percepatan pembangunan jembatan harapan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam beberapa waktu lalu,” kata Meykowati, Selasa (15/07/2025).

Jembatan Harapan yang berada di desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo itu sudah beberapa kali rusak akibat bencana alam. Sehingga Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo juga telah beberapa berusaha memperbaiki dengan membangun jembatan darurat atau jembatan bailey dengan tujuan agar menggangu konektivitas.

“Kami sudah membuat Readiness criteria (RC) serta Detail Engineering Design (DED) dan saat ini sudah digunakan oleh BPBD Kabupaten Boalemo untuk diusulkan pada Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitupasnas, agar bisa segera memperoleh anggaran untuk pembangunan jembatan yang permanen,” kata Meykowati

Meykowati Isa juga menyampaikan jika jembatan tersebut merupakan penguhubung antara Kecamatan Wonosari dan beberapa Kecamatan yang merupakan lumbung pertanian, perkebunan dan peternakan.

Adanya kerja sama antara Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Badan Penanggunalangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kepentingan lainnya, pembangunan Jembatan Harapan yang ini bisa terselesaikan.

“Kami diminta untuk melakukan penanganan dari hulu hingga ke hilir secara menyeluruh atau komprehensif bersama sama sesuai kewenangan pemangku kepentingan masing-masing, karena jembatan ini merupakan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup