Hanya 13 Aleg DPRD Hadiri Rapat Paripurna, Salahudin Pakaya: Pertama Kali Dalam Sejarah Gorontalo
Bakukabar.id, Gorontalo – Mayoritas Anggota Legislatif Provinsi Gorontalo tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-15, pada Senin 10 Maret 2025.
Salah satu agenda penting rapat tersebut ialah mendengarkan pidato pertama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Kabarnya, mayoritas Aleg DPRD yang tidak menghadiri rapat itu kecewa lantaran aspirasi para Aleg tidak diakomodir pemerintahan Gusnar-Idah.
Fenomena ketidakhadiran mayoritas Aleg DPRD pada rapat paripurna dinilai baru kali pertama dalam sejarah Gorontalo.
Jika telusuri dari zaman Gubernur pertama yang memiliki legitimasi elektoral seperti Fadel Muhammad dan Rusli Habibie tidak pernah ditemukan fenomena tersebut.
Pengacara kawakan Gorontalo Salahudin Pakaya kepada bakukabar.id, Selasa (11/3/2025) menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Pasalnya, kata Salahudin, bahwa sejak 2001 sampai tahun 2025, baru kali ini dalam sejarah pidato Gubernur dalam rapat paripurna hanya dihadiri 13 anggota DPRD dan 2 pimpinan dari 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Ini menandakan gorontalo gelap”, katanya.
Salahudin menilai bahwa Gubernur Gusnar Ismail adalah Gubernur terlemah dalam sepanjang sejarah Gorontalo.
“Gubernur Gorontalo seperti pak Tursandi Alwi, Zudan, Hamka, Ismail Pakaya, Rudi saja yang tidak memiliki legitimasi elektoral saja tidak pernah diperlakukan DPRD seperti ini”, tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Aleg Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim mengakui bahwa dirinya salah satu dari 32 Aleg Provinsi Gorontalo yang tidak menghadiri Rapat Paripurna tersebut.
“Publik barangkali sudah bisa menilai ya, ada 32 aleg tidak hadir, ini tanda-tanda bahwa pemerintahan Gusnar Ismail lemah”, kata Umar
Lebih lanjut, Umar juga menilai bahwa pemerintahan Gubernur Gusnar saat ini kurang komunikatif dengan lintas partai.
“Pak Gusnar itu jangan senang dulu, DPRD Provinsi Gorontalo belum tentu dengan pak Gusnar. Faktanya ada 30 Aleg tidak hadir dalam sidang paripurna. Ini Potret pemerintahan Gusnar tidak didukung DPRD ”, tandas Umar.
Ketika ditanya apakah ketidakhadiran mayoritas Aleg DPRD Provinsi Gorontalo adalah tanda-tanda oposisi di parlemen puncak botu?
Umar Karim pun yakin, bahwa oposisi itu bisa saja terjadi jika pola komunikasi Gubernur Gusnar Ismail jalan ditempat.
editor : Djemi Radji
