Inovasi Teknologi Andalan Pameran Penas KTNA 2026
BAKUKABAR.id – Persiapan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) 2026 di Gorontalo memasuki tahap substansial. Dalam rapat koordinasi daring berbagai instansi lingkup Kelautan dan Perikanan di provinsi dan pusat sepakat memfokuskan pameran pada inovasi teknologi unggulan serta jaminan mutu produk untuk menyukseskan gelaran akbar petani dan nelayan se-Indonesia ini.
“Rapat ini dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, UPT BPPMHKP, UPT PPN Kwandang, Loka Balai Rumput Laut, Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo, Koordinator Penyuluh, serta perwakilan bidang teknis,” kata Sekretaris DKP Provinsi Gorontalo Misran Lasantu, Senin, (14/7/2026)
Misran menjelaskan dalam rapat ini dihasilkan kesepakatan penting terkait konten teknologi yang akan ditampilkan, yaitu:
1. Teknologi Budidaya Mutakhir:
* Budidaya rumput laut terintegrasi dengan ikan kerapu.
* Penerapan sistem budidaya menggunakan probiotik berbahan lokal.
* Teknologi pembesaran kepiting sistem “apartemen”.
* Sistem budidaya Resirkulasi (RAS) terintegrasi.
* Teknologi percepatan pertumbuhan rumput laut.
2. Inovasi Pengolahan Hasil Perikanan:
* Diversifikasi produk olahan perikanan.
* Teknologi pengolahan limbah budidaya.
* Produk olahan dengan standar mutu dan sertifikasi jelas.
3. Teknologi Penangkapan Ramah Lingkungan:
* Sistem dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan.
* Inovasi teknologi kapal penangkapan.
* Sistem pelayanan ekspor yang efisien.
4. Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Produk:
Poin ini mendapat penekanan khusus dalam rapat.
Untuk itu semua produk yang dipamerkan harus menjalani:
* Pengujian Laboratorium Ketat: Memeriksa keamanan pangan (bebas formalin, bahan pengawet berbahaya, bahan kimia tidak aman).
* Verifikasi Kualitas: Memastikan produk memenuhi standar mutu, khususnya untuk ekspor, dan bebas bahan berbahaya.
* Proses Sertifikasi: Mendapatkan dukungan dari Badan Mutu dan pembinaan pelaku usaha untuk memenuhi standar sertifikasi. Dokumentasi proses produksi dan pelacakan produk juga wajib disiapkan.
* Edukasi Publik: Menyajikan informasi hasil uji yang mudah dipahami dan mendemonstrasikan perbedaan produk aman vs tidak aman kepada pengunjung.
5. Pelibatan Perguruan Tinggi dan UMKM:
Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Gorontalo (UG), dan kampus lain dengan jurusan Perikanan akan dilibatkan untuk menampilkan hasil penelitian dan inovasinya.
UMKM Kelautan dan Perikanan juga menjadi fokus pendampingan agar dapat berpartisipasi dengan produk berkualitas dan bersertifikat.
6. Temu Bisnis:
Rencana menggelar temu bisnis bagi pelaku usaha perikanan untuk memperluas jaringan dan pemasaran.
Misran Lasantu yang memimpin rapat menegaskan pentingnya menampilkan program agromaritim yang digagas Gubernur Gorontalo Gsunar Ismail dan Wagub Idah Syahidah melibatkan seluruh potensi lokal.
“Penas KTNA 2026 adalah momentum strategis Gorontalo. Kita harus tampilkan yang terbaik, terutama inovasi teknologi perikanan dan produk unggulan yang terjamin mutu dan keamanannya,” ujarnya.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh perwakilan UPT KKP di Gorontalo seperti PPN Kwandang dan BPPMHKP.
“Kami siap mendukung penuh, terutama dalam transformasi teknologi perikanan dan pameran produk bersertifikasi,” kata Abdul Kadir Kepala BPPMHKP.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo Sila N Botutihe dalam keterangannya menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan menyeluruh.
“Kami berupaya maksimal mempersiapkan seluruh aspek PENAS 2026, mulai dari infrastruktur pameran, kurasi teknologi, hingga dukungan pembiayaan dan pendampingan UMKM. Event ini menjadi ajang menunjukkan kekuatan sektor kelautan dan perikanan Gorontalo sekaligus mengangkat citra Bumi Serambi Madinah di tingkat nasional,” tutur Sila Botutihe.
Dengan kesepakatan ini Gorontalo mulai mematangkan rencana untuk menjadikan Penas KTNA 2026 bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga etalase kemajuan teknologi dan jaminan mutu produk perikanan Indonesia. Persiapan infrastruktur dan pendanaan masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak swasta.
