Konsumsi Beras Warga Gorontalo Capai 7,53 kg/Org/Bulan
GORONTALO, BAKUKABAR.id – Konsumsi beras warga Gorontalo mencapai 7,53 kilogram per bulan per orang. Angka ini dianggap tinggi dan mendapat sorotan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah.
Menurut Idah Syahidah ini menjadi tantangan tersendiri untuk menekan laju angka inflasi, Pemerintah menganggap penting untuk mengenalkan diversifikasi bahan pangan selain beras seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian.
Perhatian ini diungkapkan Idah Syahidah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II yang berlangsung di Ballroom Gedung Azlea, Kota Gorontalo, Kamis, (17/7/2025).
Selain itu masalah kelangkaan elpiji 3 kg juga mendapat perhatian Idah. Ia menyoroti kinerja Pertamina dalam memastikan distribusi yang adil dan merata, terutama di daerah pelosok seperti di desa Cempaka Putih Kabupaten Gorontalo Utara, yang diketahui belum memiliki pangkalan resmi.
Ia menekankan perlunya pengawasan lapangan yang ketat agar harga LPG tidak semakin membebani masyarakat.
“Kita masih temukan harga gas melon yang tidak stabil, dan masyarakat kecil tetap membelinya meski mahal. Ini butuh perhatian serius,” tambahnya.
Tak hanya itu, PLN juga turut menjadi sorotan. Berdasarkan kunjungan lapangan Gubernur dan Wagub di Wonosari dan Paguyaman Pantai, Idah menceritakan adanya keluhan warga soal pemadaman listrik yang cukup sering terjadi. Meski Gorontalo memiliki pasokan listrik yang surplus, pihaknya tetap meminta Pertamina untuk segera mencarikan solusi.
“Tadi disebutkan salah satunya karena gangguan teknis di lapangan seperti pohon tumbang atau kabel tersangkut menjadi penyebab utama. Jadi saya juga menghimbau masyarakat untuk turut menjaga lingkungan demi kelancaran pasokan listrik,” tegasnya.
Di sisi lain, Bulog memastikan bahwa stok beras untuk Provinsi Gorontalo masih aman hingga Desember 2025 dan tidak ditemukan kasus beras oplosan berbahaya. Idah pun menegaskan pentingnya sidak pasar dan analisis harga secara berkala sebagai langkah konkret pengendalian inflasi.
“Inflasi bukan sekadar isu ekonomi, tapi soal kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan dan berpenghasilan rendah. Karena itu, kita semua harus bersinergi dan bekerja kolaboratif,” tandasnya.
Dalam HLM TPID tersebut, disebutkan Gorontalo berhasil mencatat inflasi yang terkendali. pada semester I tahun 2025. Inflasi year on year hanya sebesar 0,80 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,87 persen. Sedangkan inflasi month to month sebesar 0,37 persen dan year to date sebesar 1,05 persen.
Idah Syahidah menegaskan permasalahan inflasi di Gorontalo hampir merata, terutama pada sektor kebutuhan pokok seperti beras, cabai, tomat, dan bawang. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil I dan II
