PPDI Setuju Pernyataan Presiden Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD
Bakukabar.id, Nasional – Terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali ramai dibicarakan. Hal tersebut mencuat usai Presiden Prabowo menyinggung soal pelaksanaan sistem politik di Indonesia dinilai mahal dibandingkan dengan negara lain.
Pernyataan Prabowo mengundang respon positif dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kabupaten Gorontalo. Menurut PPDI, pernyataan tersebut jangan hanya menjadi wacana saja, tapi harus ditindaklanjuti oleh partai politik di Indonesia dengan merubah regulasi Pilkada.
“Kami berharap pernyataan Presiden ini tidak sekedar habis di wacana saja, tapi benar-benar diseriusi, termasuk oleh partai pengusung Pak Prabowo. Karena ini tidaklah mudah, butuh dukungan banyak pihak”, ungkap Agus N. Ali, Ketua PPDI Kabupaten Gorontalo, Kamis (19/12/2024) kepada bakukabar.id
Agus yakin jika wacana tersebut diseriusi dan diberlakukan, maka akan banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa yang tergabung ke dalam organisasi perangkat desa seluruh Indonesia.
Agus mengatakan bahwa setiap menjelang Pemilukada, perangkat desa selalu merasakan dampak langsung dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Sebab setiap menjelang Pemilukada, daerah dibebankan untuk menyiapkan anggaran.
“Jika skemanya setiap lima tahun seperti ini, itu berarti akan berdampak penundaan pembayaran gaji perangkat desa, dan ini kami selalu alami. Bagi kami, jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sangat tepat dengan tujan menghemat anggaran daerah”, paparnya.
Diketahui, pada Senin 9 Desember 2024 yang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi, seluruh perangkat desa se-Kabupaten Gorontalo melakukan aksi demo di kantor DPRD menuntut keterlambatan gaji yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
Alasan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, gaji perangkat desa belum dibayarkan karena anggarannya masih dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga hal tersebut menyebabkan gaji perangkat desa se-Kabupaten Gorontalo terlambat dibayarkan.
Di hadapan massa aksi pekan lalu, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyampaikan bahwa memang keterlambatan gaji perangkat desa diakibatkan adanya pemilihan kepala daerah.
Ia menegaskan, bahwa gaji tersebut bukan karena dikorupsi, melainkan anggaran tersebut untuk pembiayaan Pemilukada.
“Hal ini terjadi karena adanya Pilkada. Kalau tidak ada Pilkada, maka pasti pembayaran gaji tidak seperti ini”, ucap Nelson saat berada di kerumunan massa aksi perangkat desa, pekan lalu.
Tinggalkan Balasan
