Prabowo Tegaskan Reformasi BUMN: Tantiem Dihapus, Komisaris Dipangkas
BAKUKABAR.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegas pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.
Dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan, yang disampaikan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo menyoroti buruknya tata kelola di sejumlah BUMN dan menyebut perlunya penataan ulang menyeluruh.
“Aset negara melalui BUMN sudah lebih dari 1.000 triliun dolar AS, tapi kontribusinya ke APBN belum optimal. Target kita, BUMN minimal harus menyumbang 50 miliar dolar AS per tahun, agar APBN tidak defisit,” ujar Presiden.
Prabowo menyoroti struktur komisaris BUMN yang dinilai terlalu gemuk dan praktik pemberian tantiem (bonus) yang tidak relevan dengan kinerja.
“Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Saya hilangkan tantiem. Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun?” tegasnya.
Tak hanya komisaris, Prabowo juga menyoroti direksi BUMN. Ia menilai pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan masih merugi. Presiden menyatakan, bila ada yang tidak setuju dengan kebijakan ini, dipersilakan mengundurkan diri.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Kalau keberatan, silakan mundur. Banyak anak muda hebat yang siap menggantikan,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara. Belanja operasional yang tidak efektif akan dipangkas. Ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus memberikan dampak langsung bagi rakyat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat.”
Presiden juga memberi mandat kepada Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia untuk memperkuat peran strategis BUMN dan membangun sinergi dengan sektor swasta, baik nasional maupun internasional.
Dalam desain belanja negara ke depan, Prabowo menyampaikan bahwa akan ada integrasi antara belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan program pembangunan, dengan fokus pada pemerataan ekonomi.
Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan APBN yang prudent dan inovatif, serta menjaga defisit dan rasio utang tetap pada batas aman.
“Keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang adalah jangkar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
