Program Makan Bergizi Gratis Tahap Awal di Kota Gorontalo Dilaksanakan di 14 Sekolah
Bakukabar.id, Gorontalo – Sebanyak 14 sekolah dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi tempat pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis di Kota Gorontalo dengan penerima manfaat sebanyak 2882 siswa dan 118 ibu hamil.
Dilansir dari berita.gorontaloprov.go.id 14 sekolah tersebut adalah PAUD Al-Hijra, Paud Al-Islah, TK Al-Hijra, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhyaksa dan TK Al-Islah. Selanjutnya SDN 77 Kota Tengah, SDN 78 Kota Tengah, SDN 74 Kota Tengah, dan SD Al-Islah. Berikutnya SMPN 8, SMPN 3 serta SMK Tridharma Kota Gorontalo.
Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawantoro menjelaskan, program MBG di Provinsi Gorontalo akan menyasar 2.863 sekolah dan 262.800 siswa. Penyaluran akan dilakukan bertahap yang diawali dengan penyiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Rencananya di Kota Gorontalo akan didirikan SPPG atau dapur sehat itu sejumlah 14 titik. Untuk seluruh Provinsi Gorontalo ada 99 yang akan dibangun untuk melayani 2.863 sekolah dan 262.800 siswa,” ungkapnya.
Pada peninjauan lapangan di SDN 74 Kota Gorontalo, menu yang diberikan adalah nasi putih, ayam kecap, tahu goreng, sayur capcay dan buah semangka. Pemberian menu akan diberikan bervariasi termasuk pemberian susu.
“Menu tentunya empat sehat lima sempurna, bergantian setiap hari. Untuk susu sementara kita gunakan susu kotak, karena memang aturannya susu itu fresh milk. Di Gorontalo tidak ada kita ganti dengan susu kotak,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan pihaknya bersama pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Gorontalo akan mendukung suksesnya program Presiden Prabowo ini. Saat ini pemprov terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan teknis perbantuan dan dukungan khususnya penyediaan APBD untuk MBG.
“Dari pemerintah pusat sudah membuka rekening (untuk penganggaran) makan bergizi gratis. Mungkin bulan ini akan banyak diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan seperti apa dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
