Sosiolog Funco Tanipu Imbau Pemerintah Gorontalo Punya Roadmap untuk Penyaluran Bansos agar Tidak Membuat Ketergantungan
Bakukabar.id, Gorontalo – Dalam talk show bertajuk: Bantuan sosial solusi mengatasi kemiskinan, efektifkah? yang digelar RRI Gorontalo pada Selasa, 13 Mei 2025, Sosiolog Gorontalo Dr. Funco Tanipu., ST., M.A angkat bicara.
Dalam talk show itu, Dr. Funco Tanipu menyoroti Program Bantuan Sosial Pemerintah yang dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan di Gorontalo.
“Bansos itu intinya sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi sejauh ini kita perlu riset yang lebih dalam apakah kenaikan ataupun penurunan angka kemiskinan itu linier dengan distribusi pemberian bantuan atau tidak”, tanya Funco.
Menurutnya, pemberian Bansos tidak hanya sekedar pemberian bantuan semata. Paling tidak, kata Funco, ada kebijakan yang sifatnya afirmasi, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kebijakan afirmasi itu bisa melalui beasiswa sekolah, program lansia dan pemberdayaan ekonomi. Lalu yang penting itu seperti apa? Agar mereka itu tidak sekedar menerima terus menerus dan tidak ketergantungan terhadap bansos”, papar Funco.
Ia pun menyarankan, bahwa program Bansos yang digulirkan pemerintah selama ini harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi. Mulai dari pendampingan, subsidi usaha, inklusi keuangan, produktivitas, modal usaha dan model pelatihan lannya.
“Namun fakta di lapangan, terutama di desa-desa, banyak warga yang dalam tanda petik tidak ingin keluar dari status kemiskinan, mengapa? Karena kalau dia keluar dari daftar kemiskinan, berikutnya berarti dia tidak akan mendapat Bansos lagi atau bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah”, terang Funco.
Jika demikian, kata Funco, masyarakat akan diajarkan untuk terus nyaman dan berada dalam daftar penerima Bansos. Hal ini menjadi penyebab ketergantungan. Walaupun di sisi lain, bansos justeru membantu mereka dalam kesulitan ekonomi.
“Ketergantungan ini yang perlu kita pikirkan secara serius. Saya menghimbau agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo agar bisa mulai Menyusun Roadmap Penyaluran Bantuan Sosial”, tanya Funco.
Pemerintah menurut Funco, perlu ada roadmap terkait pembagian bansos oleh pemerintah itu sendiri, dari pusat hingga level desa.
Roadmap bertujuan untuk mengukur dan memastikan apakah si penerima sudah berapa lama menerima Bansos dari pemerintah dan sampai kapan ia tidak layak lagi menerima, jangan sampai seseorang yang produktif secara fisik tapi dimanjakan terus dengan bantuan, tanpa ada upaya kreatif lainnya.
“Nah roadmap ini yang kita perlukan harus sinkron datanya antara pusat, Provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa. Karena jangan sampai bantuan-bantuan ini berasal dari data yang parsial, Pemprov memiliki data sendiri, Pemda Kab/Kota ada data sendiri hingga desa sendiri ada data yang tidak terintegrasi, ketidakpadanan data inilah yang menjadi akar ketergantungan”, katanya.
Selama ini, kata lanjut Funco, ia belum melihat ada roadmap yang terpadu, yang dapat memastikan bahwa warga sampai kapan bisa menerima bantuan?
“Ini bagi saya penting soal roadmap tadi. Selain ia dapat mengukur sasaran penerima bantuan, roadmap juga sebagai instrumen data pembanding”, katanya
Intelektual Muda NU Gorontalo ini menilai, persepsi publik terkait Bansos yang diberikan pemerintah telah berubah makna.
“Publik kita menilai Bansos saat ini justeru bantuan yang dianggap bagian dari penghasilan dan pendapatan bagi masyarakat miskin”, tutupnya.
Talk show tersebut menghadirkan Kadis Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone dan Pengamat Ekonomi, Prof. Syarwani Canon, Selasa (13/5/2025).
