Transparansi Jangan Setengah Jalan

Vita Aulia - Mahasiswa Akuntansi UNUSIA/FOTO : Istimewa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini ngasih apresiasi ke pemerintah karena dinilai tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara di tengah masa transisi pemerintahan. Jadi meskipun ada pergantian kepemimpinan, pemerintah tetap bisa nyerahin Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 tepat waktu sesuai aturan. Selain itu, BPK juga bilang kalau penyajian data fiskal pemerintah udah sesuai standar internasional (IMF Fiscal Transparency Code 2019), yang berarti datanya dianggap cukup terbuka dan lengkap.

Apresiasi dari BPK ini penting banget, karena artinya pemerintah masih nunjukin keseriusannya buat tanggung jawab soal keuangan negara, walaupun lagi dalam masa transisi. Biasanya, masa-masa kayak gini tuh rawan terjadi keterlambatan atau ketidakteraturan, tapi nyatanya laporan tetap diserahkan tepat waktu. Ini nunjukin kalau sistem udah makin solid dan nggak terlalu bergantung sama siapa pemimpinnya.

Terus, kalau bicara soal transparansi yang sesuai standar internasional, menurut saya itu langkah maju. Karena bukan cuma sekadar ngeluarin angka-angka di laporan, tapi juga nunjukin kalau pemerintah udah mulai terbiasa ngasih informasi yang lebih terbuka dan lengkap kayak asumsi anggaran, risiko fiskal, dan catatan-catatan penting lainnya. Buat saya, ini bikin publik bisa lebih percaya dan ngerti soal kondisi keuangan negara.

Tapi ya, walaupun udah transparan, tetap aja itu semua bakal percuma kalau nggak ada tindak lanjut. Maksudnya, data boleh terbuka, tapi kalau masyarakatnya nggak aware atau nggak ada yang ngontrol, ya bakal sia-sia juga. Jadi menurut saya, selain pemerintahnya serius, publik juga harus lebih peduli dan berani nanyain atau ngomentarin kalau ada yang janggal.

Harapannya sih, capaian ini nggak berhenti cuma di level pusat aja, tapi juga bisa diterapin sampai ke pemerintah daerah dan instansi lainnya. Semua pihak perlu sama-sama bangun budaya transparansi bukan karena takut diaudit aja, tapi karena sadar kalau dana publik itu emang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas dan jujur. Kalau semua pihak kompak, saya yakin akuntansi pemerintahan bisa jadi jauh lebih baik lagi.

Oleh: Vita Aulia(Mahasiswa Akuntansi UNUSIA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. lifi

    Transparansi keuangan negara memang penting untuk membangun kepercayaan publik. Saya sangat setuju dengan artikel ini bahwa capaian pemerintah dalam menyerahkan LKPP tepat waktu dan sesuai standar internasional adalah langkah maju. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

    Balas
Sudah ditampilkan semua
Tutup